Sebuah akun di Facebook mengunggah tulisan dengan klaim Thailand menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan kontrak Pfizer batal demi hukum.

Akun tersebut menulis, seorang juru bicara pemerintah Thailand mengatakan kepada Profesor Sucharit Bhakdi  bahwa negaranya dapat segera menjadi yang pertama di dunia yang membatalkan dan membatalkan kontraknya dengan raksasa farmasi Pfizer.

Disebutkan juga bahwa, menurut Bhakdi, juru bicara mengatakan, mengacu pada "vaksin" eksperimental perusahaan, bahwa "kami akan memastikan bahwa Thailand adalah negara pertama di dunia yang menyatakan kontrak ini (dengan Pfizer) batal."

Benarkah klaim yang mengatakan Thailand membatalkan kontrak Pfizer?

PEMERIKSAAN FAKTA

Tim Cek Fakta Tempo menggunakan berbagai sumber artikel dari organisasi pemeriksa fakta maupun media kredibel lainnya untuk memverifikasi beberapa klaim bahwa Thailand membatalkan kontrak Pfizer.

Berdasarkan penelusuran Tempo, Institut Vaksin Nasional Thailand, mengatakan tidak ada rencana untuk meninjau kembali kontrak dengan Pfizer atau produsen vaksin COVID-19 lainnya yang telah disepakati. Hasil penelusuran Tempo, sebagian unggahan ini merupakan terjemahan dari artikel berjudul, Thailand to become first country in the world to declare its Pfizer contracts null and void” yang ditulis Ethan Huff pada tanggal 02 Februari 2023. 

Klaim 1: Juru bicara pemerintah Thailand mengatakan kepada Profesor Sucharit Bhakdi minggu ini bahwa negaranya dapat segera menjadi yang pertama di dunia yang membatalkan dan membatalkan kontraknya dengan raksasa farmasi Pfizer.

Fakta: Departemen Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand melalui laman Facebook resmi mengatakan klaim yang dibuat Sucharit Bhakdi sebagai berita bohong. Mereka juga meminta masyarakat untuk tidak percaya informasi tersebut dan tidak membagikan atau meneruskan informasi tersebut melalui media masa atau media sosial.

Dilansir AP, Institut Vaksin Nasional Thailand, lembaga di bawah Kementerian Kesehatan Masyarakat, mengatakan tidak ada rencana untuk meninjau kembali dengan Pfizer atau produsen vaksin COVID-19 lainnya yang telah disepakati.

Unggahan otoritas kesehatan Thailand ini juga menyertakan tangkap layar wawancara Pascal Najadi dengan Sucharit Bhakdi. Sucharit merupakan mantan profesor di Universitas Johannes Gutenberg Mainz di Jerman. 

Klaim 2: Disebutkan bahwa selain mengakhiri kontrak Pfizer, pemerintah Thailand juga berencana untuk meminta retribusi sebesar miliaran dolar sebagai pembayaran kembali dari perusahaan.

Fakta: Dilansir USA Today, juru bicara Pfizer Trupti Wagh mengatakan vaksin Pfizer terus disediakan dan direkomendasikan untuk digunakan di Thailand.

“Dengan ratusan juta dosis vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 bivalen Pfizer-BioNTech asli dan Omicron BA.4/BA.5 yang diadaptasi secara global, profil manfaat-resiko dari vaksin kami tetap positif untuk semua indikasi resmi dan kelompok usia,” kata Trupti Wagh, seperti dikutip USA Today.

Klaim 3: Sucharit Bhakdi diberitahu bahwa Keluarga Kerajaan di Thailand terkena dampak langsung dari suntikan covid Pfizer, yang kabarnya mencelakai putri raja, Putri Bajrakitiyabha. Oleh karena itu, otoritas Thailand berupaya untuk mengakhiri hubungan negara tersebut dengan Pfizer.

Fakta: Dilansir AP News, juru bicara keluarga kerajaan Thailand belum memberi komentar terkait memburuknya kondisi kesehatan Putri Bajrakitiyabha Narendira Debyavati yang diisukan pingsan setelah mendapat suntikan vaksin Covid-19 Pfizer. 

Dilansir The Nation Thailand, Putri Bajrakitiyabha mengalami koma sejak Desember 2022. Ia tidak sadarkan diri setelah pingsan saat terlibat dalam Thailand Working Dog Championship yang diselenggarakan Militer Thailand. Kemudian mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Pak Chong Nana. 

Dilansir South China Morning Post, dalam pernyataan resmi kerajaan pada tanggal 7 Januari 2023, Bajrakitiyabha masih belum sadarkan diri. Ia diduga terserang infeksi mikoplasma, bakteri yang biasanya dikaitkan dengan pneumonia. Juga ada kemungkinan menderita aneurisma otak.

Dilansir AP, Daniel Kuritzkes, profesor Harvard Medical School dan kepala penyakit menular di Brigham and Women's Hospital di Boston, mengatakan infeksi mikoplasma sejauh ini belum terbukti dan ditemukan terkait dengan vaksinasi COVID-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim “Thailand Menjadi Negara Pertama di Dunia yang Menyatakan Kontrak Pfizer Batal“ adalah keliru.

Belum  ada pernyataan resmi dari Pemerintah Thailand terkait penggunaan vaksin Covid-19 Pfizer. Namun melalui Departemen Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand mereka membantah klaim yang menyebutkan Thailand membatalkan kontrak dengan Pfizer. Klaim tersebut disebut sebagai berita bohong.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id