Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah
Faktanya Selandia Baru mewajibkan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat 11.005 pekerja kesehatan yang mendapatkan pengecualian wajib vaksin, namun perlu dibuktikan bahwa layanan akan terganggu jika para pekerja tidak bisa bekerja karena perlu beristirahat setelah vaksinasi.
= = =
Kategori: Konten yang Menyesatkan
= = =
Sumber: Facebook
https://ghostarchive.org/archive/nElzA
Screenshot: https://bit.ly/3vQ58iZ
= = =
Narasi:
“11.000 politisi dan elit Selandia Baru menerima pembebasan vaksin Covid, dengan laporan yang menunjukkan hal yang sama dilakukan di Kanada.
“TERGEMPAR di Selandia Baru, permintaan FOIA menunjukkan bahwa 11.000 politisi dan elit mendapat pengecualian vaksin COVID. Ini benar-benar kriminal
Ada laporan yang dapat dipercaya yang menunjukkan hal yang sama dilakukan di Australia, Kanada, AS, Eropa dan bahkan di Pfizer, Moderna, & J&J”
– James Thorp, MD 6 Desember 2023 (33,3K Tampilan)
“BREAKING; di Selandia Baru, permintaan FOIA menunjukkan bahwa 11.000 politisi dan elit mendapat pengecualian vaksin COVID, tidak menerimanya; bagaimana? Mereka tahu itu TIDAK diperlukan & berbahaya, TAPI mereka memaksa Anda di bawah ancaman hukum dan penangkapan untuk mengambilnya dan sekarang Anda dan banyak yang terluka vaksin! Jadi bagaimana kita menyelidiki, dimasukkan ke pengadilan hukum dan mengambil uang mereka dan memenjarakan dan MENGGANTUNG mereka jika terbukti bersalah? GANTUNG! “
– Dr. Paul Alexander, 5 Desember 2023”
= = =
Penjelasan:
Beredar sebuah informasi bahwa di Selandia Baru terdapat 11.000 politisi dan elit menerima pembebasan vaksin Covid-19. Disebutkan juga bahwa mereka mengetahui jika vaksinasi tidak diperlukan dan dapat membahayakan, namun masyarakat dipaksa menerima vaksin dan mendapatkan ancaman hukum.
Setelah ditelusuri klaim tersebut keliru dan menyesatkan. Beberapa sumber menyebut bahwa Selandia Baru mewajibkan vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi politisi dan elit. Adapun pengecualian wajib vaksin diberikan kepada mereka yang baru saja terinfeksi Covid-19, masalah kesehatan yang mengancam jiwa atau yang pernah mengalami reaksi buruk terhadap suntikan pertama.
Selain itu, organisasi layanan kesehatan di Selandia Baru dapat mengajukan pengecualian terhadap para pekerja medisnya. Organisasi layanan kesehatan yang mengajukan pekerja medisnya perlu membuktikan bahwa layanan kesehatan kepada masyarakat akan terganggu jika para pekerja tidak bisa bekerja karena perlu beristirahat setelah divaksinasi. Dilansir dari Stuff.co.nz, terdapat 478 organisasi yang mengajukan permohonan, namun hanya 103 organisasi yang diberikan izin yang meliputi total 11,005 pekerja medis. Bukan 11.000 politisi dan elit.
Dengan demikian, 11.000 politisi dan elit di Selandia Baru dapat pengecualian wajib vaksin Covid-19 adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.
= = =
Referensi:
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.34847UX
= = =
